Perancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru ditetapkan ikut atur mengenai sanksi pidana pencemaran kehormatan dan fitnah. DPR menetapkan RKUHP di pertemuan pleno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Sanksi pidana mengenai pencemaran kehormatan dan fitnah tertera dalam Pasal 433 sampai 434.
Adapun bunyi Pasal 433 Ayat (1) ialah: "Tiap orang yang dengan lisan serang kehormatan atau nama baik seseorang dengan mendakwakan satu hal, bermaksud agar hal itu dijumpai umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda terbanyak kelompok II (Rp 10.000.000)." Dan dalam Pasal 433 Ayat (2) disebut, bila aktor pencemaran kehormatan melakukan lewat tulisan atau gambar yang ditampilkan atau ditempelkan pada tempat umum, karena itu terancam penjara paling lama satu tahun enam bulan, dan pidana denda terbanyak kelompok III (Rp 50.000.000). Walau demikian, dalam Pasal 433 ayat (3) disebut, tindakan pencemaran kehormatan seorang seperti ditata dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dipidana bila dilaksanakan untuk kebutuhan umum atau karena mau tak mau bela diri.
RKUHP yang baru ditetapkan atur mengenai sanksi pidana fitnah. Hal tersebut ditata dalam Pasal 434. "Bila Tiap Orang seperti diartikan dalam Pasal 433 dikasih peluang menunjukkan kebenaran hal yang didakwakan tapi tidak bisa memberikan bukti, dan dakwaan itu berlawanan sama yang dijumpainya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda terbanyak kelompok IV (Rp 200.000.000)," begitu isi Pasal 434 ayat (1) RKUHP mengenai tindak pidana fitnah.
Adapun menurut Pasal 434 Ayat (2), pembuktian pada dakwaan seperti diartikan pada ayat (1) cuma bisa dilaksanakan di dalam 2 hal, yakni: hakim melihat perlu untuk mengecek kebenaran dakwaan itu buat menimbang info tersangka jika tersangka lakukan tindakan itu untuk kebutuhan umum atau karena mau tak mau untuk bela diri; atau petinggi didakwa lakukan satu hal dalam melakukan pekerjaan kedudukannya. "Pembuktian seperti diartikan pada ayat (2) tidak bisa dilaksanakan bila hal yang didakwakan itu cuma bisa dituntut atas aduan, dan aduan tidak disodorkan," begitu isi Pasal 434 ayat (3) KUHP.
"Pembuktian seperti diartikan pada ayat (2) tidak bisa dilaksanakan bila hal yang didakwakan itu cuma bisa dituntut atas aduan, dan aduan tidak disodorkan," begitu isi Pasal 434 ayat (3) KUHP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar